Rangkuman materi sejarah Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi, Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi oleh karena pemerintah Orde Baru yang sebelumnya berjalan secara otoriter dan sentralistik yang tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Gerakan Reformasi diawali ketika Presiden Soeharto meletakan jabatannya sebagai Presiden pada 21 Mei 1998.
A. Masa Akhir Orde Baru
1. Krisis Moneter, Politik, Hukum, dan Kepercayaan
Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500,00/US$ terus mengalami kemerosotan. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp4.000,00/US$ pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar Rp17.000,00/US$ pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
2. Tuntutan dan Agenda Reformasi
Gerakan Reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda, yaitu:
a) Suksesi kepemimpinan nasional
b) Amendemen UUD 1945
c) Pemberantasan KKN
d) Penghapusan dwifungsi ABRI
e) Penegakan supremasi hukum
f) Pelaksanaan otonomi daerah
Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. 20 Mei 1998 Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru.
B. Perkembangan Politik dan Ekonomi
1. Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie
Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR No.VII/MPR/1973 yang berisi “jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi.
a) Di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundangundangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada PEMILU sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
b) Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi.
c) Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan, 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR, antara lain:
a) Terbukanya kesempatan untuk mengamendemen UUD 1945 tanpa melalui referendum.
b) Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No.XVIII/MPR/1998).
c) Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas, masing masing lima tahun (Tap MPR No. XIII/MPR/1998).
d) Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap Dwifungsi ABRI.
e) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik
Tujuan utama reformasi Ekonomi:
a) Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan.
b) Memperkuat basis sektor riil ekonomi.
c) Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis.
2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amendemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amendemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengemban amanah menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru Presiden Abdurrahman Wahid mengupayakan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais.
3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri
Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amendemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. alah satu bagian penting amendemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawat Pada pertengahan tahun 2002–2003 nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga Rp8.500,00 per dolar Amerika Serikat kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah.
Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkatkan inflasi. Dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua propinsi tersebut. Berdasarkan UU No. 1b/2001 dan UU No. 21/2001 baik propinsi NAD dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Terlepasnya Pulau Sipadan yang memiliki luas 10,4 hektar dan Pulau Ligitan yang memiliki luas 7,9 hektar merupakan pukulan bagi diplomasi luar negeri Indonesia setelah terlepasnya Timor Timur. Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi.
4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Sejak awal pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai (BLT). Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan.
Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online dan twitter. Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Selain konflik Aceh dan Poso, konflik lain yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah konflik di Papua. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran.
C. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah pada Agustus 1967 membubarkan LEMRENAS dan MIPI melalui SK Presiden RI No. 128 Tahun 1967. Kemudian pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Keputusan MPRS No. 18/B/1967. Selain lembaga-lembaga penelitian peninggalan Belanda, pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian lain, di antaranya adalah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Standardisasi Nasional.
1. Nurtanio (Industri Dirgantara Nasional)
Pada tahun 1974. Suharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Untuk mendukung kerja B.J. Habibie, Presiden Soeharto menempatkan Habibie sebagai staf divisi pengembangan teknologi tinggi Pertamina. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Di BPPT inilah Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencana Industri Strategis (BPIS). Dari BPIS ini kemudian dikembangkan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) di Bandung, Perusahaan Armada Laut (PAL) di Surabaya dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang bertempat di Bandung, mulai beroperasi pada tahun 1976.
2. Teknologi Komunikasi dan Transportasi
Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem tekonologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Pengembangan SKSD Palapa generasi awal dalam pengoperasiannya didukung dengan pembangunan 40 stasiun komunikasi di bumi yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia dan 14 tempat-tempat strategis lainnya. Generasi pertama Satelit Palapa (Palapa A dan Palapa B) beroperasi hingga tahun 1983. Kemudian pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua yaitu B1 dan B2 dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya hingga C1 dan C2 kemudian digantikan dengan satelit Telkom.
3. Revolusi Hijau
Revolusi Hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Program sapta usaha tani meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Pengolahan tanah yang baik
b) Pengairan yang teratur
c) Pemilihan bibit unggul
d) Pemupukan
e) Pemberantasan hama dan penyakit tanaman
f) Pengolahan pasca panen
g) Pemasaran
Selain program intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi dikembangkan pula program diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.
4. Dampak Perkembangan Teknologi
Dampak positif teknologi terhadap masyarakat pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi, seperti media komunikasi sosial dan situs-situs, mereka dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi cukup cepat ini, secara tidak sadar maupun sadar telah merubah beberapa pola hidup masyarakat khususnya Indonesia. Selain itu dampak negatif lainnya adalah perkembangan mereka dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban, karena terlalu fokus dengan gadget. Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi ini adalah terciptanya sifat dan sikap ketergantungan kepada teknologi yang semakin canggih sehingga banyak orang yang mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia.
0 Komentar